Masyarakat Madani

MASYARAKAT MADANI

v  PENGERTIAN

•  Menurut Ibrahim : masyarakat madani merupakan system social yang subur berdasarkan psinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat
• Dawam Raharjo : Masyarakat Madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama.
• Azyumardi Azra : masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi , karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamadun ( civility )
• Nurcholish Majid : makna masyarakat madani berasal dari kata civility , yang mengandung makna toleransi , kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku social.
• Sejarah pemikiran masyarakat madani (civil society)
• Sejarah pemikiran ini dibagi menjadi 5 fase:

        I.            Fase pertama

            pada masa Aristoteles,civil sosiety dipahami sebagai sistem kenegaraan yang mengunakan istilah koinoniapolitike yakni sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung berbagai permainan ekonomi,politik dan pengambilan keputusan

      II.            Fase kedua

            menurut pendapat Adam Ferguson mengembangkan wacana masyarakat berbeda dengan Aristoteles, ferguson lebih menekankan Visib Etis pada Civil Sosiaty dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari  pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan sosial yang mencolok

    III.            Fase ketiga

              Berbeda dengan pendahulunya,  pada tahun 1792 thomas paine memaknai wacana civil society adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan

    IV.            Fase keempat

             wacana civil society selanjutnya di kembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M), dan Antonio Gramsci (1891-1837 M) dalam pandangan ketiganya civil society merupakan elemen idiologis kelas dominan pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan paine yang memisahkan civil society dari negara

      V.            Fase kelima

            Alexis de tocqueville(1805-1859) bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi amerika, Tocqueville memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara.

v  Karakteristik masyarakat madani

1. Wilayah publik yang bebas (free publik civil)
2. Demokratis
3. Toleransi
4. Pluralisme
5. Keadilan social

·         Wilayah publik yang bebas (free publik civil)

Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat, sehinggaindividu bebas             melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktisi politik tanpa ada kekhawatiran.

·          Demokratis

Ini merupakan syarat mutlak bagi keberadaan civil        society yang murni, civil society tidak akan terwujud tanpa adanya budaya demokrasi.

·         Toleransi

sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Dalam menciptakan kehidupan masyarakat madani yang berkualitas dan ber keadaban (civillity) masyarakat madani menghajatkan sikap-sikap toleransi

·         Pluralisme

pemahaman pada kemajemukan tidak hanya sebatas sikap mengakui kenyataan sosial yang beragam tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat tuhan yang bernilai positif

·         Keadilan social

adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban yang mencakup seluruh aspek  kehidupan.

v  Pilar penegak masyarakat madani

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas, dalam penegakan masyarakat madani

• Macam-macam :

            - Lembaga Masyarakat (LSM)

            - Pers

            - Supremasi Hukum

            - Perguruan Tinggi

            - Partai Politik Swadaya

• Lembaga Swadaya Masyarakat

ialah institusi social yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan , dll.

• Pers

ialah institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warganegaranya.Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

• Supremasi Hukum

ialah setiap warga Negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hokum yang berlaku. Supremasi hokum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan civilized.

• Perguruan Tinggi

ialah tempat di mana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan social dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiwa tersebut pada jalur yang benar, menyuarakan kepentingan masyarakat

• Partai Politik

ialah merupakan wahana bagi warga Negara untuk dapat menyalurkan aspirasi  politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni Negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

v  Masyarakat madani dan demokratisasi

• Masyarakat madani di pahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antar warga negara dengan Negara atas dasar prinsip saling menghormati. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif  bukan konfrontatif antara warganegara dan Negara. Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berprilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati equal right, memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama(Ramlan surbakti; 1995).
• Masyarakat madani merupakan “rumah” persemaian demokrasi.Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan rahasia.Namun demokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu.Sebab jika demokrasi harus mempunyai “rumah”, maka rumahnya adalah masyarakat madani. Begitu kuatnya kaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi, sehingga masyarakat madani kemudian dipercaya sebagai “obat mujarab” bagi demokratisasi, terutama di Negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni Negara.

v  Larry Diamond menyebutkan ada 6 (enam) kontribusi masyarakat madani terhadap proses demokrasi.

1. ia menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat Negara.
2. pluralisme dalam masyarakat madani, bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi  persaingan demokratis.
3.  memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan.
4.  ikut menjaga stabilitas Negara.
5. tempat menggembleng pimpinan politik.
6. menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim.

v  MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Ø Menurut dawam ada tiga (3) strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai

strategi dalam perberdayaan masyarakat madani di Indonesia, yaitu :

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Dan menurut penganut paham ini demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politikdemokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu menunggu selesainya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik

Ø Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (Civil Society)

            Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari pergerakan sosial. Gerakan social dapat dapat dipadamkan dengan perubahan social atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu Negara (state)perusahaan atau pasar (corporation atau market) dan masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yang berada di ranah Negara dan gerakan ekonomi di ranah ekonomi.

—  Masyarakat Madani merupakan Sistem Sosial berdasarkan Prinsip sosial moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

—  Perwujudan Masyarakat Madani ditandai dengan Karaktaristik Masyarakat Madani, di antaranya wilayah public yang bebas (Free public sphere), demokrasi, toleransi, kemajemukan (Pluralisme), dan keadilan sosial. 

—  Masyarakat Sipil (Civil Society) menyebar dalam berbagai wadah sosial di masyarakat,seperti Organisasi Keagamaan,Organisasi Profesi, Organisasi Komunitas dan Lembaga Pendidikan.

—  Srategi membangun Masyarakat Madani di Indonesia dapat dilakukan dengan inyegrasi nasional dan politik ,reformasi system politik demokrasi,Pendidikan,dan Penyandaran politik.